Dua Tahun Prabowo-Gibran, Dosen FISIP UIN Raden Fatah Soroti Pentingnya Manfaat Nyata bagi Rakyat
PALEMBANG – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan negara mampu menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut menjadi sorotan Muhamad Arif Setiawan, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang, dalam tulisan opininya yang berjudul “Dua Tahun Prabowo-Gibran: Cara Negara Menjawab Harapan Rakyat.”
Dalam pandangannya, dua tahun pertama pemerintahan tidak hanya menjadi momentum untuk melihat berbagai program yang telah dijalankan, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Arif, dalam sistem demokrasi, pergantian kepemimpinan bukan sekadar peristiwa politik, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan rakyat. Pemimpin terpilih memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan mandat tersebut menjadi kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup dilihat dari banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret, adil, dan berkelanjutan.
Arif menjelaskan, harapan masyarakat terhadap pemerintah pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan mendasar, mulai dari penghasilan yang layak, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, penegakan hukum yang adil, pendidikan dan kesehatan berkualitas, hingga tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Negara, menurutnya, tidak cukup hanya hadir melalui pidato, peraturan, dan program prioritas. Kehadiran negara harus diwujudkan melalui implementasi kebijakan yang terukur serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Program Prioritas Harus Memberikan Dampak Nyata
Dalam tulisannya, Arif menyoroti sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, pengembangan pendidikan, dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Ia menilai, berbagai program tersebut perlu terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin efektif dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Evaluasi menjadi bagian penting untuk memperbaiki kekurangan sekaligus meningkatkan kualitas implementasi program pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam perspektif kebijakan publik, Arif menekankan pentingnya membedakan antara output dan outcome dalam mengukur keberhasilan suatu program.
Output menggambarkan hasil langsung dari pelaksanaan program, sedangkan outcome menunjukkan perubahan atau dampak yang dihasilkan terhadap kondisi masyarakat.
Sebagai contoh, keberhasilan program MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah siswa yang menerima makanan bergizi. Pemerintah juga perlu mengevaluasi apakah program tersebut mampu memperbaiki status gizi dan kesehatan siswa, meningkatkan minat belajar, mendorong kehadiran di sekolah, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar dapur penyedia makanan.
Dengan demikian, evaluasi program perlu dilakukan secara menyeluruh, baik melalui mekanisme internal pemerintah maupun penilaian independen yang melibatkan lembaga penelitian, akademisi, media, dan berbagai unsur masyarakat.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar program prioritas tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Transparansi Komunikasi dan Kepercayaan Publik
Selain implementasi kebijakan, Arif juga menyoroti pentingnya komunikasi pemerintahan dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik.
Di tengah perkembangan teknologi informasi, hubungan antara komunikasi pemerintah dan respons masyarakat semakin erat. Informasi mengenai kebijakan dapat menyebar dengan cepat, begitu pula kritik, aspirasi, dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk menyampaikan informasi secara terbuka, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Arif, momentum dua tahun pemerintahan tidak seharusnya hanya dimanfaatkan untuk memaparkan capaian dan keberhasilan. Pemerintah juga perlu menjelaskan berbagai keterbatasan, hambatan, risiko, serta langkah korektif apabila pelaksanaan kebijakan belum berjalan sesuai rencana.
Keterbukaan tersebut bukan merupakan tanda kelemahan pemerintah. Sebaliknya, transparansi menjadi bagian penting dalam membangun akuntabilitas dan memperkuat praktik demokrasi.
Arif juga menilai bahwa kritik dari lembaga penelitian, media massa, media digital, maupun masyarakat perlu ditanggapi secara komprehensif dan objektif. Perbedaan penilaian terhadap suatu kebijakan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas pemerintahan.
Dalam konteks ini, kritik publik semestinya tidak dipandang semata-mata sebagai bentuk penolakan, tetapi juga sebagai masukan untuk mengidentifikasi persoalan dan menyempurnakan implementasi kebijakan.
Kepercayaan publik, lanjutnya, tidak cukup dibangun melalui popularitas pemimpin, pencitraan, atau intensitas komunikasi di ruang publik. Kepercayaan harus tumbuh dari kesesuaian antara pernyataan pemerintah, pelaksanaan kebijakan, dan kenyataan yang dirasakan masyarakat.
Kehadiran Negara Harus Dirasakan Masyarakat
Arif berpandangan, program yang menyentuh masyarakat lapisan bawah, termasuk dukungan di bidang gizi, pendidikan, dan kesehatan, mencerminkan upaya mendekatkan negara dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Namun, luasnya jangkauan program, besarnya anggaran, dan banyaknya penerima manfaat tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan pemerintahan harus dilihat dari kemampuan program meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap program prioritas memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Pelaksanaannya juga harus didukung mekanisme pengawasan yang kuat serta saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan responsif.
Melalui langkah tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apakah manfaatnya telah menjangkau kelompok sasaran, serta bagian mana yang masih membutuhkan perbaikan.
Arif menilai, pendekatan evaluasi yang berorientasi pada manfaat publik akan membuat kehadiran negara menjadi lebih bermakna. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan menilai kualitas pelayanan pemerintah.
Dua Tahun Menjadi Momentum Koreksi dan Perbaikan
Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran bukanlah garis akhir, melainkan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan memperkuat arah pembangunan agar semakin berpihak pada kepentingan rakyat.
Tantangan pemerintahan ke depan adalah menerjemahkan mandat rakyat menjadi kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, adil, efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Setiap program yang dijalankan perlu disertai komitmen untuk terus memperbaiki pelaksanaan, memperkuat pengawasan, serta memastikan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dengan demikian, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan merancang program atau menyampaikan janji perubahan, tetapi juga oleh kesanggupan memastikan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.
Pada bagian akhir tulisannya, Arif mengajak masyarakat untuk tetap menaruh harapan dan berprasangka baik terhadap pemimpin, seraya mempertahankan sikap kritis, memberikan nasihat yang baik, serta menjaga komitmen kebangsaan.
Dalam perspektif nilai-nilai Islam, menjaga persatuan, menghindari prasangka buruk tanpa dasar, serta mendukung kebijakan yang membawa kemaslahatan bersama merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Namun, harapan dan dukungan terhadap pemerintah tetap perlu berjalan beriringan dengan sikap kritis dan kepedulian terhadap kepentingan publik. Dengan begitu, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Pada akhirnya, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk melihat kembali hubungan antara negara dan rakyat. Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata seberapa banyak program yang telah dilaksanakan, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Negara yang hadir bukan hanya negara yang menjanjikan perubahan, tetapi negara yang mampu membuktikan keberpihakannya melalui pelayanan berkualitas, keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab kepada rakyat.
