SUMSEL TERBARU – Peristiwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 menjadi momentum penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian pejabat dalam struktur kekuasaan eksekutif, melainkan menghadirkan persoalan mendasar mengenai bagaimana konstitusi bekerja ketika seorang pejabat negara yang memperoleh mandat langsung dari rakyat memilih untuk mengakhiri masa jabatannya sebelum periode pemerintahan berakhir.
Pengunduran diri tersebut berlangsung di tengah dinamika politik dan persoalan hukum mengenai persyaratan administrasi pendidikan yang berkaitan dengan pencalonannya. Sebelumnya, berkembang pula wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh sejumlah anggota DPR untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Pada akhirnya, Wakil Presiden menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang kemudian diterima oleh Presiden Prabowo Subianto.
Peristiwa ini mengundang pertanyaan penting: apakah pengunduran diri Wakil Presiden merupakan bentuk pertanggungjawaban etis kepada publik, konsekuensi dari dinamika politik, atau justru menjadi ujian bagi ketegasan sistem konstitusi Indonesia? Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pendekatan hukum tata negara, bukan semata-mata melalui perspektif kepentingan politik praktis.
Konstitusi sebagai malaikat dalam Pengunduran Diri Wakil Presiden
Dalam negara hukum demokratis, setiap jabatan publik memiliki dasar kewenangan, batas kekuasaan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Tidak terkecuali jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 4 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Ketentuan ini menegaskan bahwa Wakil Presiden merupakan bagian integral dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Ketentuan tersebut menyatakan: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Norma tersebut memperlihatkan bahwa konstitusi telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa pemerintahan. Dengan demikian, pengunduran diri Wakil Presiden tidak serta-merta menempatkan negara dalam situasi tanpa dasar hukum untuk melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, terdapat persoalan penting yang perlu mendapatkan perhatian. Pasal 8 ayat (2) mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan, tetapi tidak secara terperinci menguraikan tata cara pengunduran diri Wakil Presiden, termasuk prosedur formal, penetapan berakhirnya jabatan, dan hubungan hukum antara penyampaian surat pengunduran diri dengan terjadinya kekosongan jabatan.
Di sinilah diperlukan penafsiran konstitusional yang cermat. Pengunduran diri merupakan tindakan hukum yang harus ditempatkan dalam kerangka sistem ketatanegaraan, bukan sekadar tindakan individual seorang pejabat negara.
Oleh karena itu, proses yang dilakukan oleh Presiden dan MPR harus menjamin kepastian hukum, transparansi kelembagaan, serta kesinambungan pemerintahan. Konstitusi harus menjadi panglima, bukan kepentingan politik yang bersifat sementara.
Kedaulatan Rakyat dan Persoalan Legitimasi Demokratis
Wakil Presiden memperoleh mandat politik melalui pemilihan umum bersama Presiden. Hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Dalam konteks tersebut, jabatan Wakil Presiden bukanlah jabatan yang semata-mata lahir dari penunjukan politik Presiden. Mandatnya memiliki legitimasi elektoral karena diperoleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
Lantas, bagaimana memahami pengunduran diri seorang pejabat yang memperoleh mandat langsung dari rakyat?
Secara konstitusional, mandat elektoral tidak berarti seorang pejabat harus mempertahankan jabatannya sampai akhir periode dalam segala keadaan. Konstitusi tetap membuka ruang terjadinya pemberhentian maupun pengunduran diri sebagai bagian dari dinamika penyelenggaraan negara.
Akan tetapi, pengunduran diri tersebut juga tidak boleh dipandang sebagai tindakan yang sepenuhnya bebas dari konsekuensi konstitusional. Sebab, jabatan publik mengandung tanggung jawab yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga institusional dan demokratis.
Dalam perspektif demokrasi konstitusional, terdapat dua kepentingan yang harus dijaga secara bersamaan. Pertama, penghormatan terhadap keputusan pribadi pejabat negara untuk mengundurkan diri. Kedua, penghormatan terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang telah memberikan mandat melalui pemilihan umum.
Dengan demikian, proses pengunduran diri Wakil Presiden harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun politik. Jangan sampai pengunduran diri justru menimbulkan kesan bahwa mekanisme demokrasi dapat diselesaikan hanya melalui kompromi elite politik tanpa memberikan kejelasan kepada publik.
Pengunduran Diri dan Etika Jabatan Publik
Di luar aspek legalitas formal, pengunduran diri Wakil Presiden juga harus dibaca melalui perspektif etika jabatan publik.
Dalam negara demokrasi, jabatan publik bukan sekadar kedudukan yang memberikan kekuasaan, fasilitas, dan kehormatan. Jabatan publik merupakan amanah yang mengandung kewajiban untuk menjaga integritas, kepercayaan masyarakat, serta kepentingan negara.
Etika jabatan menghendaki setiap pejabat negara mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya, termasuk ketika muncul persoalan yang berpotensi memengaruhi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap jabatan yang diembannya.
Dalam konteks ini, pengunduran diri dapat dipahami sebagai salah satu pilihan politik dan etis untuk merespons persoalan yang berkembang. Namun, penilaian terhadap nilai etik suatu keputusan tidak dapat semata-mata didasarkan pada tindakan mengundurkan diri. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana persoalan yang melatarbelakanginya dijelaskan secara terbuka, bagaimana proses hukum dihormati, dan bagaimana tanggung jawab jabatan dipenuhi.
Etika pejabat publik juga tidak boleh menggantikan proses hukum. Artinya, pengunduran diri tidak otomatis membuktikan seseorang bersalah, sebagaimana seseorang yang mengundurkan diri juga tidak serta-merta terbebas dari persoalan hukum yang masih relevan untuk diselesaikan.
Di sinilah prinsip persamaan di hadapan hukum harus tetap dijunjung tinggi. Tidak boleh terdapat perlakuan istimewa hanya karena seseorang pernah atau sedang menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan.
Hukum harus tetap bekerja secara objektif, independen, dan tidak dipengaruhi oleh perubahan posisi politik seseorang.
Pengunduran Diri Bukan Pemakzulan: Pentingnya Membedakan Mekanisme Konstitusional
Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah perbedaan antara pengunduran diri dan pemakzulan atau pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
UUD 1945 telah mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B. Pemberhentian tersebut memiliki persyaratan dan tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Dalam mekanisme pemakzulan, DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Apabila persyaratan konstitusional terpenuhi, proses dapat dilanjutkan ke MPR untuk pengambilan keputusan.
Berbeda dengan mekanisme tersebut, pengunduran diri merupakan tindakan sukarela dari pejabat yang bersangkutan untuk mengakhiri jabatannya. Perbedaan ini penting karena keduanya memiliki dasar hukum, prosedur, serta konsekuensi ketatanegaraan yang tidak sama.
Dalam peristiwa pengunduran diri Wakil Presiden pada November 2026, berkembang pula wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR. Namun, ketika pengunduran diri diajukan dan diterima, muncul pertanyaan mengenai relevansi kelanjutan proses politik tersebut.
Perlu ditegaskan bahwa pengunduran diri tidak boleh secara otomatis dipersamakan dengan putusan pemakzulan. Demikian pula, pengunduran diri tidak dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan hukum yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Persoalan yang masih memiliki relevansi hukum harus tetap diselesaikan melalui mekanisme dan kewenangan lembaga yang berwenang. Hal ini penting agar tidak muncul preseden bahwa pengunduran diri dapat digunakan sebagai jalan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
Stabilitas Ketatanegaraan dan Tanggung Jawab Lembaga Negara
Dari perspektif stabilitas ketatanegaraan, kekosongan jabatan Wakil Presiden merupakan persoalan yang harus segera ditangani melalui mekanisme konstitusional.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan batas waktu paling lambat enam puluh hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi mengutamakan kesinambungan pemerintahan.
Negara tidak boleh membiarkan kekosongan jabatan strategis berlangsung tanpa kepastian proses pengisian. Dalam situasi seperti ini, Presiden, DPR, dan MPR memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan proses transisi berjalan sesuai konstitusi.
Presiden harus menggunakan kewenangannya dalam mengusulkan calon pengganti secara objektif dan mempertimbangkan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. MPR harus menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara transparan dan akuntabel. Sementara itu, DPR tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Stabilitas ketatanegaraan bukan berarti menghindari kritik, menutup persoalan hukum, atau memaksakan keseragaman pandangan politik. Stabilitas justru tercipta ketika seluruh lembaga negara mampu menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme konstitusional.
Karena itu, pergantian Wakil Presiden tidak boleh menjadi alasan bagi munculnya transaksi politik yang mengabaikan kepentingan rakyat. Proses pengisian jabatan harus tetap mempertimbangkan legitimasi, integritas, kapasitas, dan komitmen calon terhadap konstitusi.
Momentum Evaluasi Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Peristiwa ini seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang akan menjadi Wakil Presiden berikutnya. Lebih dari itu, pengunduran diri Wakil Presiden perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pertama, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai prosedur pengunduran diri Presiden maupun Wakil Presiden. UUD 1945 memang telah mengatur konsekuensi kekosongan jabatan, tetapi aspek prosedural pengunduran diri perlu mendapatkan kejelasan melalui pengaturan hukum yang sesuai dengan konstitusi.
Kedua, perlu diperkuat standar transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, terutama dalam pemenuhan persyaratan jabatan yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan pencalonan tidak boleh hanya dipandang sebagai formalitas administratif, tetapi merupakan bagian dari jaminan kualitas dan integritas proses demokrasi.
Ketiga, perlu diperkuat hubungan antara etika jabatan dan pertanggungjawaban hukum. Etika politik tidak boleh dijadikan pengganti proses hukum, tetapi juga tidak boleh diabaikan hanya karena suatu tindakan telah memenuhi prosedur formal.
Keempat, lembaga negara harus membangun tradisi penyelesaian persoalan politik melalui jalur konstitusional. Perbedaan pandangan politik tidak seharusnya berkembang menjadi konflik kelembagaan yang berkepanjangan.
Dengan demikian, persoalan pengunduran diri Wakil Presiden memberikan pelajaran bahwa demokrasi tidak cukup hanya ditopang oleh mekanisme pemilihan umum. Demokrasi juga membutuhkan sistem pengawasan, kepastian hukum, integritas pejabat publik, dan kedewasaan lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya.
Konstitusi Harus Lebih Tinggi daripada Kepentingan Politik
Pengunduran diri Wakil Presiden RI merupakan peristiwa penting yang memperlihatkan bahwa jabatan dalam sistem pemerintahan demokratis tidak terlepas dari tanggung jawab konstitusional dan etika publik.
Peristiwa ini sekaligus mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya diperoleh melalui pemilihan umum, tetapi juga harus dipelihara melalui kepatuhan terhadap hukum, keterbukaan, dan tanggung jawab kepada rakyat.
Pengunduran diri bukanlah akhir dari persoalan ketatanegaraan. Justru setelah pengunduran diri terjadi, negara dihadapkan pada kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh konsekuensi hukumnya diselesaikan secara tertib dan konstitusional.
Dalam negara hukum, tidak boleh ada jabatan yang berada di atas konstitusi, tidak boleh ada kepentingan politik yang mengesampingkan hukum, dan tidak boleh ada proses demokrasi yang mengabaikan kedaulatan rakyat.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya diuji ketika rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan umum, tetapi juga ketika negara menghadapi situasi politik yang tidak biasa.
Apakah konstitusi tetap menjadi pedoman utama, atau justru kepentingan politik yang menentukan arah penyelesaian?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi ukuran penting bagi kedewasaan demokrasi dan ketahanan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Oleh: Husin Rianda,S.H.,M.H.













