SUMSELTERBARU – Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPD PGK) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar aksi damai di depan kantor DPRD OKI. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap keberadaan dan kinerja wakil rakyat yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Aksi damai ini dipimpin oleh Ketua DPD PGK OKI, Rivaldy Setiawan, SH, yang bertindak sebagai koordinator lapangan, bersama Albadrul Maniru, SH, Ketua LBH PGK OKI, selaku koordinator aksi.
“Kami datang ke sini dengan niat baik untuk bertemu langsung dengan para wakil rakyat, khususnya pimpinan DPRD OKI. Kami sudah mengirimkan surat permohonan audiensi sebanyak tiga kali — pertama pada Desember 2024 dan dua kali pada Mei 2025. Namun hingga hari ini belum juga direspons. Kami hanya ingin berdialog, bukan untuk membuat keributan,” ujar Rivaldy. Rabu, (04/06/2025)
Menurutnya, konfirmasi telah dilakukan ke kantor DPRD OKI, namun diinformasikan bahwa seluruh anggota dewan sedang melakukan dinas luar (DL).
Albadrul Maniru menambahkan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan atas sikap DPRD OKI yang tidak pernah bersedia menemui masyarakat.
“Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi. Namun meski sudah melakukan aksi damai, kami tetap tidak ditemui. Ini sangat mengecewakan. Semoga aksi ini menjadi evaluasi menyeluruh bagi DPRD OKI agar lebih peka terhadap suara rakyat,” tegas Albadrul.
Dalam aksi tersebut, salah satu orator, Reno Rafael, juga menyampaikan permasalahan pribadi yang menjadi sorotan mengenai lemahnya perhatian DPRD OKI terhadap masyarakat.
Ia menuturkan bahwa kakaknya sempat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit besar di Palembang dan memerlukan tindakan operasi. Namun, pihak rumah sakit menyatakan bahwa biaya operasi tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
“Karena kondisi mendesak, saya sampai menulis surat permohonan bantuan dana dengan tangan sendiri dan mengirimkannya ke DPRD OKI. Tapi saat saya menanyakan tindak lanjutnya, tidak ada solusi. Saya hanya mendapat jawaban bahwa anggaran sekretariat DPRD sedang kosong, dan saya diarahkan ke BPKAD,” ujar Reno.
Ia menyayangkan sikap tersebut dan berharap DPRD memiliki keberpihakan serta kebijakan konkret dalam membantu masyarakat yang sedang kesulitan.
Sementara itu, perwakilan DPRD OKI, Iqbal, selaku Kepala Bagian Program, menyampaikan melalui sambungan telepon bahwa seluruh anggota DPRD sedang melakukan dinas luar. Ketua DPRD OKI yang dihubungi secara langsung berjanji akan menerima audiensi pada 13 Juni 2025 bersama para pimpinan dewan lainnya.
Menanggapi hal tersebut, massa aksi meminta surat pernyataan resmi sebagai jaminan. Mereka menegaskan akan melanjutkan Aksi Jilid II apabila tuntutan dan keluhan yang disampaikan tidak mendapatkan respons memadai.
“Sangat ironis jika 45 anggota DPRD OKI tidak satu pun berada di kantor. Jika pada 13 Juni mendatang tidak ada kejelasan atau jawaban atas pertanyaan kami, maka kami akan kembali dengan Aksi Jilid II,” pungkas Rivaldy.***
